BERITA TENTANG SMAN KEBOMAS

SURYA.co.id I GRESIK – Sebagian wali murid Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kebomas, Gresik, Jatim. menjerit gara-gara diminta iurang untuk membeli 21 unit liquid crystal display (LCD).

Seorang wali murid mengatakan kepada reporter SURYA.co.id, pihak sekolah mengumpulkan wali murid pekan lalu untuk sosialisasi iuran membeli LCD yang akan dipasang di tiap ruang kelas.

Dalam pertemuan itu, Komite Sekolah menjelaskan kepada wali murid bahwa di sekolah baru ada 6 unit LCD sehingga masih kurang 21 unit LCD. Jika satu unit seharga Rp 6 juta, kebutuhan totalnya sekitar Rp 126 juta.

“Karena masih ada kekurangan alat peraga LCD, wali murid dimintai bantuannya untuk pengadaan LCD,” kata wali murid SMAN 1 Kebomas yang tentu saja enggan disebut namanya demi kenyamanan anaknya.

Menurut dia, pertemuan itu akhirnya menyepakati setiap wali murid menyumbangkan rata-rata Rp 200.000.

“Disesuaikan jumlah siswa setiap kelas. Jika di kelas itu ada 30 murid, ya setiap wali murid dibebani Rp 200.000, sehingga terkumpul uang Rp 6 juta,” imbuhnya.

Agar tidak terlihat membebani, pungutan itu diangsur dua bulan, mulai April. “Bukan karena uangnya, tapi aturannya kan pungutan di sekolah negeri sudah dilarang oleh Dinas Pendidikan. Kenapa masih ada pungutan?,” katanya.

SURYA.co.id I GRESIK – Komisi D DPRD Gresik meminta pihak SMAN 1 Kebomas menghentikan pungutan Rp 126 juta kepada wali murid demi memborong 21 unit LCD.

“Apapun model pungutannya kepada wali murid itu dilarang. Sekolah tidak boleh menarik biaya investasi ke wali murid sebab sudah ada dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus untuk pembangunan sekolah negeri,” kata Syaikhu Busiri, anggota Komisi D DPRD Gresik dari Fraksi PKB, Selasa (28/4/2015).

Syaiku menyarankan, sekolah negeri membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk selanjutnya disetujui atau ditolak oleh bupati.

“Jadi kalau di RAPBS tidak ada, ya jangan membenani wali murid untuk membantu membangun gedung, menambah biaya investasi dan lain-lain. Membeli pegangan pintu juga tidak boleh,” imbuhnya.

Demi mencengah pungutan itu, Komisi D DPRD akan mengagendakan pertemuan dengan beberapa pihak sekolah.

“Di antaranya SMP Negeri 1 Kebomas dan SMA Negeri 1 Kebomas. Nanti bisa nambah sekolah lainnya,” kata Syaiku.

Bagaimana jika sekolah telanjur menarik dana kepada wali murid? “Kembalikan. Aturannya sudah tidak boleh, kenapa harus dilanggar? Biarkan penegak hukum yang memprosesnya,” katanya.

SURYA.co.id I GRESIK – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Gresik tidak tegas melarang pungutan liar (Pungli) di sekolah negeri yang sudah jelas-jelas dilarang, Rabu (29/4/2015).

Mahin, Kepala Dindik Kabupaten Gresik mengaku tidak siap menghentikan pungli terhadap wali murid di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kebomas, untuk pembelian 21 liquid crystal display (LCD) yang akan dipasang di masing-masing kelas.

Alasan Mahin, gagasan tersebut dimunculkan oleh Komite Sekolah.

“Jika gagasan itu dari Komite Sekolah kami tidak bisa melarang. Itu kan idenya Komite. Komite ingin membantu, masak ditolak. Jika program Kepala Sekolah, saya bisa hentikan,” kata Mahin, yang belum sebulan dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

Mantan Kepala Bagian Umum ini mengaku sudah memanggil Kepala SMA Negeri 1 Kebomas, tapi tidak jelas keputusannya.

“Untuk program wisuda di gedung sudah kami larang. Sebab esensinya tidak ada,” katanya.

Sementara Ketua Komite SMA Negeri 1 Kebomas, Irfan Choiri, yang gagal menjadi anggota legislatif, mengaku telah mengumpulkan wali murid di sekolah untuk merapatkan dengan wali murid.

“Hasil rapat Komite disetujui untuk pembelian LCD. Kegunaannya untuk membantu proses belajar mengajar, agar anak-anak tidak terlambat teknologi,” kata Irfan, melalui telepon selulernya.

Irfan menambahkan, iuran untuk pembelian LCD tidak memberatkan kepada wali murid.

“Silakan kalau ada wali murid yang sanggup membantu 5 unit LCD kami terima, jika ada wali murid yang tidak mampu ya tidak memaksa,” katanya.

Terpisah, wali murid SMA Negeri 1 Kebomas, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa iuran dana pembelian LCD itu dirapatkan saat pengambilan raport.

“Undangannya kan dari sekolah kepada wali murid untuk mengambil raport, kemudian Pengurus Komite mengumumkan program pembangunan sekolah. Salah satunya pengadaan LCD,” katanya.

Wali murid ini kembali menanyakan sikap tegas dari Dinas Pendidikan yang menjalankan amanah Undang-undang.

“Alat itu kan digunakan untuk inventaris sekolah. Apa bedanya dengan pembangunan inventaris sekolah? Dana BOS kan juga untuk pengadaan alat pembelajaran? Jika memang disahkan adanya pungli ya silakan?” katanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s